Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
SK Ijin Operasional : SK Dirjen Dikti Tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan No. 11289/D/T/K-IX/2012 tanggal  2 April 2012
Gelar Lulusan : Sarjana Ilmu Pemerintahan   (S. IP)

Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu Program Studi yang dibina STISIPOL Petta Baringeng Soppeng yang berkedudukan di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lokal sesuai kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  sebagai bagian integral dari masyarakat ilmiah  yang bersifat universal.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sangat cepat dan  kompleks mempengaruhi  Program Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) untuk melakukan pembenahan dan revisi kurikulum. Revisi ini berdasarkan analisis kecenderungan perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi, sehingga diharapkan lulusan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dapat beradaptasi dengan kecenderungan permintaan pasar kerja pada sektor-sektor yang diasumsikan memiliki peluang pasar yang potensial terutama di lingkup pemerintahan dan di luar pemerintahan baik skala lokal, nasional maupun global. Faktor pengaruh dan instrument kritis yang dapat diantisipasi secara internal adalah melalui instrumen kurikulum ini.

Strategi revisi kurikulum dalam hal ini dilakukan berdasarkan kondisi internal Program Studi Ilmu Pemerintahan dan kecenderungan permintaan pasar kerja tersebut serta memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai komposisi dan kelompok mata kuliah merujuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang  Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) Indonesia, Permendikbud No.73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan, Hasil Rumusan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia  (APSIPI 2015) dan Statuta STISIPOL Petta Baringeng Soppeng tahun 2016 – 2020.

Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) ini adalah  seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar dan/atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah mempelajari suatu paket program belajar tertentu.

Kurikulum ini disusun dan akan berlaku mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 yang  bertujuan untuk memperbaiki kualifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, mewujudkan tujuan pendidikan tinggi dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan jenjang dan program studi Ilmu Pemerintahan.

Arah kajian program studi ini mencakup pengetahuan, pemahaman, analisis, dan sintesis yang dibutuhkan dalam teori dan praktek manajemen pemerintahan yang konsen di bidang kajian Keuangan dan Perpajakan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.

Keunggulan Program Studi

Keunggulan Program StudI Ilmu Pemerintahan  dikembangkan sesuai dengan kebutuhan industri, pengguna lulusan dan masyarakat global, dimana penekanan mata kuliah tidak hanya diberikan pada aspek pengetahuan saja (teori-teori Ilmu Pemerintahan), tetapi juga diberikan aspek pemahaman, analisis dan sintesis agar ilmu pemerintahan dapat diaplikasikan di lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, sehingga diharapkan nantinya lulusan program studi ilmu pemerintahan tidak hanya menguasai teori-teori keilmuan bidang ilmu pemerintahan terkini, tetapi juga memiliki keahlian dan keterampilan serta kepekaan dan ketajaman analisis di bidang kajian Keuangan dan Perpajakan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, program studi ilmu pemerintahan memiliki keunggulan antara lain dalam hal:
  1. Proses belajar mengajar yang sudah menggunakan teknologi informasi.
  2. Dosen praktisi dengan pengalaman sesuai dengan bidangnya minimal Strata Dua (S2) yang berasal dari dalam dan luar negeri.
  3. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
  4. Kegiatan ilmiah lainnya yang disinergikan dengan kebutuhan masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.
Visi:

“Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan Terbaik di Indonesia Timur Tahun 2020 Melalui Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kompeten dan profesional, Berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global”

Misi:
  1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu pemerintahan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dalam teori manajemen pemerintahan bidang kajian Keuangan dan Perpajakan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.
  2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu pemerintahan dalam rangka pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang kajian Keuangan dan Perpajakan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.
  3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorentasi pada kegiatan berbasis manajemen pemerintahan yang baik di bidang kajian Keuangan dan Perpajakan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.
  4. Mengembangkan berbagai kerjasama dan jejaring dengan beberapa pihak dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat baik lokal, nasional maupun global.
  5. Melaksanakan berbagai kerjasama dan jejaring dengan beberapa pihak dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat baik lokal, nasional maupun global
Tujuan:
  1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu Pemerintahan dan mempunyai etika keilmuan serta akhlak yang tinggi.
  2. Menghasilkan lulusan untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki integritas, kepribadian dan menguasai keilmuan serta keterampilan di bidang ilmu Pemerintahan khususnya kajian Keuangan dan Perpajakan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota.
  3. Menghasilkan lulusan dalam keilmuan Pemerintahan yang siap bekerja dan atau dapat dipertanggungjawabkan keahliannya.
  4. Menghasilkan lulusan yang mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi, mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.

Keunggulan Program StudI Ilmu Pemerintahan  dikembangkan sesuai dengan kebutuhan industri, pengguna lulusan dan masyarakat global, dimana penekanan mata kuliah tidak hanya diberikan pada aspek pengetahuan saja (teori-teori Ilmu Pemerintahan), tetapi juga diberikan aspek pemahaman, analisis dan sintesis agar ilmu pemerintahan dapat diaplikasikan di lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, sehingga diharapkan nantinya lulusan program studi ilmu pemerintahan tidak hanya menguasai teori-teori keilmuan bidang ilmu pemerintahan terkini, tetapi juga memiliki keahlian dan keterampilan serta kepekaan dan ketajaman analisis di bidang kajian Keuangan dan Perpajakan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, program studi ilmu pemerintahan memiliki keunggulan antara lain dalam hal:
  1. Proses belajar mengajar yang sudah menggunakan teknologi informasi.
  2. Dosen praktisi dengan pengalaman sesuai dengan bidangnya minimal Strata Dua (S2) yang berasal dari dalam dan luar negeri.
  3. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
  4. Kegiatan ilmiah lainnya yang disinergikan dengan kebutuhan masyarakat yang mampu berjejaring di tingkat lokal, nasional dan global.

Untuk menunjang kompetensi yang ingin dicapai, mahasiswa akan dibekali pengetahuan dan keterampilan melalui mata-mata kuliah berdasarkan semester pada table berikut ini:

Semester I

No Kode MK Mata Kuliah Sks
1 293UU111 Pendidikan Agama 2
2 293UU112 Bahasa Indonesia 2
3 293UU113 Pendidikan Kewarganegaraan Dan Anti Korupsi 2
4 293UU114 Bahasa Inggris 2
5 393SS204 Dasar-Dasar Ilmu Sosial 3
6 393PP202 Pengantar Ilmu Pemerintahan 3
7 393PP201 Dasar-Dasar Ilmu Politik 3
8 393SS205 Pengantar Ilmu Hukum 3
9 393SS209 Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi 3
10 193SS501 Ekstra Kurikuler 1 1
Jumlah Sks 24

Semester II

No   Mata Kuliah Sks
1 293SS202 Sistem Sosial Indonesia 2
2 293SS101 Dasar-Dasar Filsafat dan Logika 2
3 293IK301 Pengantar Ilmu Komunikasi 2
4 393PP205 Sistem Politik Indonesia 3
5 393PP203 Sistem Pemerintahan Indonesia 3
6 293SS102 Psikologi Sosial 2
7 293SS203 Asas-Asas Manajemen 2
8 393SS206 Pengantar Statistik Sosial 3
9 193SS502 Ekstra Kurikuler 2 1
    Jumlah Sks 20

Semester III

No   Mata Kuliah Sks
1 393PP301 Ekonomi Politik 3
2 393PP207 Konstitusi Dan Kelembagaan Pemerintahan 3
3 393PP208 Teori Politik 3
4 293PP601 Studi Kependudukan 2
5 393PP306 Sistem Pemerintahan Daerah 3
6 393PP209 Pemikiran Politik Indonesia 3
7 393PP602 Hukum Tata Pemerintahan 3
Jumlah Sks 20

Semester IV

No   Mata Kuliah Sks
1 393PP210 Analisa Politik/Pemerintahan 3
2 293PP307 Etika Pemerintahan 2
3 393PP308 Collaborative Governance 3
4 393IK315 Komunikasi Politik/Pemerintahan 3
5 393PP211 Politik Agraria 2
6 293PP309 Ekologi Pemerintahan 2
7 293PP212 Proses Legislatif Di Indonesia 2
8 393PP603 Sistem Perpajakan Indonesia 3
Jumlah Sks 20

Semester V

No   Mata Kuliah Sks
1 393SS201 Metodologi Penelitian Sosial 3
3 293PP604 Manajemen Sumber Daya Manusia 2
4 293PP310 Birokrasi Pemerintahan Indonesia 2
5 293PP311 Sistem Pemerintahan Desa 2
6 293PP213 Kebijakan Publik 3
7 393PP312 Manajemen Keuangan Daerah 3
Mata Kuliah Konsentrasi
   Konsentrasi Keuangan dan Perpajakan Daerah
9 393PP411 Desentralisasi Fiskal di Indonesia 3
  Konsentrasi Pemerintahan Kota
10 393PP421 Sistem Pemukiman Daerah 3
  Konsentrasi Pemerintahan Desa
11 393PP431 Administrasi Pemerintahan Desa 3
Jumlah Sks 19

Semester VI

No   Mata Kuliah Sks
1 393PP313 Metodologi Ilmu Pemerintahan 3
2 293PP605 Pembangunan Masyarakat Lokal 2
3 293PP314 Sistem Pengawasan Pemerintahan 2
4 293PP315 Pelayanan Publik 2
5 393PP316 Perbandingan Sistem Pemerintahan 3
6 293PP214 Sistem Kepartaian Dan Pemilu Indonesia 2
Mata Kuliah Konsentrasi
Konsentrasi Keuangan dan Perpajakan Daerah
7 293PP412 Teori Keuangan Negara dan Daerah 2
8 393PP413  Manajemen Keuangan Daerah 3
Konsentrasi Pemerintahan Kota
9 293PP422  Pemerintahan Kota di Indonesia 2
10 393PP423 Politik dan Perencanaan Perkotaan 3
Konsentrasi Pemerintahan Desa
11 293PP432 Pemerintahan Tradisional dan Desa di Sulsel 2
12 393PP433 Pembiayaan dan Pengelolaan Anggaran Desa 3
Jumlah Sks 19

Semester VII

No   Mata Kuliah Sks
1 393PP317 Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan 3
2 293PP607 Perubahan Sosial Dan Dinamika Pembangunan 2
3 393PP318 Kepemimpinan Pemerintahan 3
Mata Kuliah Konsentrasi
Konsentrasi  Keuangan dan Perpajakan Daerah
4 393PP414 Sistem Akuntansi Pemerintahan 3
5 293PP415 Pembiayaan dan Fiskal Daerah 2
6 393PP416 Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 3
Konsentrasi Pemerintahan Kota
7 393PP424 Ekologi Perkotaan 3
8 293PP425 Pelayanan Publik Perkotaan 2
9 393PP426 Sistem Transportasi Daerah 3
Konsentrasi Pemerintahan Desa
10 393PP434 Kepemimpinan Desa 3
11 293PP435 Perencanaan Pembangunan Perdesaan 2
12 393PP436 Ekologi Pemerintahan Desa 3
Jumlah Sks 16

Semester VIII

No   Mata Kuliah Sks
1 493PP503  KKNM 4
2 693PP504 Skripsi 6
Jumlah Sks 9
Total Keseluruhan SKS   148